pembahasan ruu dilakukan oleh dpr bersama presiden atau bersama dengan. RUU EBET Siap Masuk Tahap Pembahasan Bersama DPR RI Akhir Agustus 2022 Jumat, 12 Agustus 2022 | 19:05 WIB | Humas EBTKE JAKARTA – Kementerian ESDM, dikoordinatori Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) secara intensif membahas dengan Menyusun Daftar. pembahasan ruu dilakukan oleh dpr bersama presiden atau bersama dengan

. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Khususnya rancangan. Meski tanpa tanda tangan Presiden,” terangnya. Kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 bersama DPR dan Presiden; 3. Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dasar Hukum Dan Wewenang DPD – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebuah lembaga demokrasi Indonesia. Makna kalimat tersebut baru bisa dijelaskan jika digabungkan dengan pasal 20 ayat 2 yang berbunyi. Pembahasan tak dilanjutkan karena di akhir Masa Persidangan III. 2. Dengan demikian secara hukum Kepala Negara bisa saja tidak menandatangani atau tidak. Kenzo Ashimarii's Pembahasan RUU looks good? Share Pembahasan RUU online. Jika tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja. UU No. A. 13. Tugas dan Wewenang DPR Menurut UUD 1945. Rapat Paripurna DPR (Pemberitahuan & RUU dibagikan) Penyebarluasan o/ Instansi Pemrakarsa Rapat Bamus DPR-Menetapkan jangka waktu penyelesaian RUU, --menentukan penganan suatu RUU oleh alat kelengkapan DPR PEMBAHASAN PRESIDEN Pimpinan DPR Disampaikan kpd Pimpinan DPD (u/ RUU*)-UU 10/2004;-Perpres No. com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR akan membahas Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( RUU PPRT) dengan memerhatikan masukan dari berbagai pihak masyarakat. 8 Pasal 71 juga menjelaskan bahwa pembahasan RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi UU dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. − Pasal 167 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Penyebarluasan rancangan undang-undang. Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyusunan RUU dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, disebut sebagai pemrakarsa, yang mengajukan usul penyusunan RUU. Aspek Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam Pembahasan Bersama Suatu Undang-Undang May 2017 Dialogia Iuridica Jurnal. com - Capaian kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2021 kembali mendapatkan rapor merah setelah hanya mengesahkan 8 rancangan undang-undang ( RUU) dari 37 yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Kamis, 24 Mar 2022 14:01 WIB. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. 15 Tahun. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan UU (RUU) dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. (Pasal 35)“Meskipun RUU Perampasan Aset inisiatif pemerintah, tetapi political will, komitmen will dan action will-nya dimulai dari DPR. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau bersama dengan. Pembahasan. Tahap Pembahasan. 1)Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, dan atau dengan DPD apabila RUU yangdibahas mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaansumber daya alam dan sumber daya ekonomilainnya, dan perimbangankeuangan pusat dan daerah. Sikap Jokowi ini dipertanyakan karena pembahasan UU dilakukan oleh DPR bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP menuturkan, pembahasan RUU tentang HPP didasarkan pada surat presiden serta surat keputusan pimpinan DPR RI tanggal 22 Juni 2021 yang memutuskan bahwa pembahasan RUU KUP dilakukan oleh komisi XI bersama pemerintah. RUU tersebut tetap dapat disahkan sebagai Undang-Undang oleh DPR. RUU tersebut tidak boleh dibahas bersama lagi oleh DPR dan Presiden . P3 sudah disetujui oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang dan sudah disampaikan kepada Presiden, namun belum ada nomornya karena kemungkinan belum ditandatangani oleh Presiden atau kemungkinan lain sudah ditandatangani oleh Presiden tetapi belum diberi nomor. Setiap anggotanya memiliki masa jabatan selama lima tahun dan harus menjadi anggota salah satu komisi. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 tiga puluh hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi. com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato dalam kenegaraan dalam sidang tahunan bersama MPR DPR 2020 pada Jumat (14/8/2020). Kemudian Pasal 65 ayat (1) UU P3 menyatakan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden. Surpres dan DIM sudah diterima. Penjelasan Pasal 5 huruf g diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. ayat (1) huruf c dan Pasal 253 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga menyatakan keikutsertaan DPD-RI dalam pembahasan RUU melalui persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas RUU bersama Presiden dalam Pembicaraan Tingkat I. d. Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk. peluang aspirasi masyarakat terkait 14 pasal kontroversial dalam pembahasan RUU KUHP di periode DPR sekarang masih mempunyai peluang untuk ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah tetapi semua aspirasi tetap harus dikawal soalnya biar. DPR; 2. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan presiden diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi UU dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Menteri yang ditugasi mewakili Presiden c. 94. Selanjutnya Peraturan Presiden No. b. Yaitu mengawasi presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Foto: ANTARA/Aprillio Akbar. Atas dasar itu, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak undang-undang yang diundangkan atas. 156 Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. dan Jadwal yang akan dibahas Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu yang akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo paling lambat 11 April 2024. Prinsip legalitas menyatakan rancangan UU dibahas DPR bersama Presiden untuk mendapatkan pengesahan. Selain itu juga laporan realisasi dan prognosis serta perubahan APBN. Baik Undang-Undang, maupun Peraturan. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden 2) Proses Pembahasan RUU dari DPR di DPR RI Usul inisiatif RUU dapat berasal dari sekurangkurangnya 13 orang anggota DPR atau Komisi, Gabungan. Beberapa RUU. 84 sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Membahas rancangan UU yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum. Juru bicara kepresidenan. Setelah biasanya dilakukan pada tanggal. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR, Presiden dan DPD. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU PPP menjelaskan bahwa pembahasan RUU. 13. Hubungan pusat dan daerah c. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa walaupun DPR memiliki kekausaan untuk membentuk undang-undang, namun pembahasan setiap RUU dilakukan DPR bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah d. 2. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi , pembahasan RUU yang berkaitan dengan : a. Namun, pada 2018, DPR memutuskan menunda pembahasan RUU yang dinilai kontroversial itu hingga Pemilu 2019 selesai. Demikian pula tentang kewajiban Pemerintah memberitahukan kepada DPR, dengan amanat Presiden, jika Pemerintah menyatakan “keberatan yang tak dapat Tahap 2: Pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan DPD. (Pasal 89). Untuk membentuk suatu undang-undang, DPR harus membahas rancangan undang-undang (“RUU”) bersama dengan Presiden untuk mendapat persetujuan. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Demikian yang dikutip dari Perdebatan Puluhan Tahun Soal RUU KUHP, Mahfud MD: Ini Berlebihan. Tanpa pembahasan prolegnas di DPR, tidak mungkin lahir pembahasan RUU,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu. legislatif dijalankan oleh Presiden dengan . Frase “untuk dibahas bersama” menunjukkan harus ada pembahasan RUU APBN antara Presiden dan DPR. (1) Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pengujiannya dilakukan. Menteri yang ditugasi mewakili Presiden. 3. This means that the Minister, who is appointed by the President, participates in the deliberation process of the draft law alongside the DPR. (Pasal 148 UU Parlemen)Penyusunan RUU dilakukan dengan membentuk PAK Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dikoordinasikan oleh Menkumham untuk dapat dibahas bersama-sama dengan DPR, RUU diajukan dgn surpres kpd pimpinan DPR, yg juga berisi penunjukan menteri yg mewakili dlm proses pembahasan PENYUSUNAN. RUU yang telah disetujui bersama antara Presiden dan DPR (Pasal 20 Ayat 4) dalam jangka waktu 30 hari. id. Dalam waktu 60. RUU dan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPRD. Ditegaskan Fauzan,. Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Polisi. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam dengan. Tidak seperti yang pernah terjadi pada pembahasan RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dimana saat itu, pada awal Maret 2008, telah berlangsung pembicaraan di rumah Wakil Presiden Jusuf. diajukan oleh pemerintah tersebut dibahas dan harus mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 setelah dilakukan perubahan, yakni “Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan. (Pasal 32 & 34) RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden atas persetujuan bersama. Oleh karenanya, pimpinan DPR diminta melakukan koreksi atas kesalahan prosedur dan cacat substansi dalam RUU Cipta Kerja dengan. Pasal 149 : Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 adalah: a. Dan DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presisiden sebagai tindak lanjut pengawasan (pasal 7A). Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa rancangan undang-undang. Usul pembentukan RUU harus dilengkapi dengan latar belakang, tujuan dan pokok-pokok pifiran, daftar nama, nama popvinsi dan. com, Jakarta - Rapat Paripurna DPR mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang–Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU). Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi. Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas XI (sebelas) ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas. maka DPR dan Presiden harus bisa untuk memberikan keterangan ataupun penjelasan yang diperlukan dalam persidangan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tahap 4: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh presiden selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Apa hubungan kerja antara presiden dengan DPR menurut UUD 1945 pasal 11?. Looking For Pembahasan RUU? Read Pembahasan RUU from Kenzo Ashimarii here. com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR. pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2). Adanya pembahasan RUU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) untuk mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden bahwasanya telah membagi otoritas tertinggi (ultimate authority) pembentukan undang-undang yang seharusnya hanya dimiliki oleh DPR sebagai cabang kekuasaan legislatif, di mana. Kesepakatan ini diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (), dan Badan Pengawas Pemilu (), di Gedung. Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh. Tanpa pembahasan. Keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilakukan sampai dengan pembicaraan tingkat 1 (satu) berakhir. Mahkamah Konstitusi. . Undang-Undang (RUU) harus dibahas bersama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Pembahasan RUU PKS pun tidak selesai di masa periode 2014-2019 dan akhirnya. Pembahasan RUU-> Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden yang dapat diwakili oleh Menteri yang ditugasi (Pasal 32 ayat (1) UU 10/2004)-> Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. RUU beserta penjelasannya yang berasal dari DPR disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPR kepada Presiden. Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 dari Undang Undang No. Pembahasan RUU • Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden yang dapat diwakili oleh Menteri yang ditugasi (Pasal 32 ayat (1) UU 10/2004) • Pembahasan RUU ‘tertentu’ dilakukan dengan mengikutkan DPD (Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2004) • DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan RUU. DPR dan Presiden. Baca juga: Hubungan Kerja Presiden dan DPR Menurut UUD 1945 Pasal 11. JAKARTA, KOMPAS. dilakukan oleh DPR atau Presiden. Berikut ini penjelasan tentang cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Anggota DPR: 1. 5 Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu, wajib disampaikan kepada DPR dan presiden dan/atau wakil presiden. Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, apabila hal itu menyangkut daerah maka akan melibatkan DPD. Pendapat. Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. adanya persetujuan bersama dalam pembahasan dan pengesahan Undang-Undang. Penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Berikutnya terkait dengan proses pembahasan RUU Perppu Cipta Kerja ini dengan masa persidangan ketiga tahun 2022/2023 DPR RI yang berakhir pada 16 Februari 2023, kata Supriansa, maka pembahasan Tingkat 2 dalam Rapat Paripurna mengenai penetapan RUU Perppu menjadi undang-undang baru dilakukan pada masa persidangan 2022/2023. Karena para anggota DPR RI adalah anggota partai. 2. Setelah Rancangan Undang-undang disusun maka langkah selanjutnya adalah membahas rancangan undang undang. Dalam posisi demikian, UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa UU yang telah disetujui bersama tadi, walaupun tidak diundangkan, akan tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan setelah 30 hari sejak RUU itu disetujui bersama. go. (2. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional; b. JAKARTA, KOMPAS. undang-undang kepada DPR. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Setelah Rancangan Undang-undang disusun maka langkah selanjutnya adalah membahas rancangan undang undang. ”. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa pengesahan oleh. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan. Pertanyaan ini mengemuka ketika UU No. A. -Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) -Menyusun sekaligus membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) -Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) 3. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Rancangan Undang-Undang tentang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dalam hal-hal tertentu seperti otonomi daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut dalam proses pembahasan undang-undang, tetapi tidak memberikan persetujuan. disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada Pimpinan DPD jika RUU yang diajukan mengenai hal-hal tertentu. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Setiap RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. by Yana Musdaliva M. Pidato kenegaaraan Presiden RI juga juga dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan RI. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 2. b. Penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Adapun pelibatan4. 10 Bahkan, Presiden bisa. Pembicaraan Tingkat Dua Pembicaraan tingkat dua adalah pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. 01/02/2023 dan Presiden telah menunjuk Wakil Pemerintah melalui surat Nomor R-61/Pres/11/2022, untuk selanjutnya dilakukan. Bisnis. Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU). 5 Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945. • Pembahasan RUU yang berasal dari DPR atau Presiden di DPD • Tugas dan wewenang DPD diantaranya memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan, dan Agama • Setelah RUU disampaikan kepada DPD, kemudian DPD yang dalam hal ini diwakili Panitia Ad. c. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta. Ketentuan ini. Banyak persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang mempersulit hak anggota DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. atau yang telah disempurnakan, disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada Pimpinan DPD jika RUU yang diajukan mengenai hal-hal tertentu. Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII) menyayangkan dan mengkritik sikap DPR bersama dengan pemerintah yang tidak membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan masukan dalam pembahasan suatu undang-undang. . Multiple Choice. Dengan demikian, posisi Presidenlah yang aktif untuk menentukan pengelolaan keuangan negara dalam RUU APBN, sementara DPR hanya bersifat pasif menerima saja. pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah d. Alasan yang sama diungkapkan oleh. Itu naif. PENGANTAR. Presiden bersama DPR. Sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD. . 1. Pasal 11 Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Dalam rapat RUU DKJ yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Istana Merdeka,. Penafsiran UUD 1945 dalam bentuk UU lebih dominan jika dibandingkan dengan penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan konstitusi yang pasif negatif. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiapembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanngung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan Presiden; 3. Sudah lebih dari satu dekade, setiap akhir tahun DPR mengeluarkan daftar RUU prioritas yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Selain itu, Presiden juga mendorong dua rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dikebut. Perimbangan keuangan pusat dan daerah,.